Sesalkan Surat Permintaan Iuran Komite, Wako : Jangan Bayarkan Karena Dianggarkan APBD

BUKITTINGGI--Beberapa hari lalu, beredar surat dari komite salah satu Sekolah Negeri di Bukittinggi, untuk meminta para orang tua murid membayarkan uang komite. 

Hal ini membuat Wali Kota Bukittinggi geram. Pasalnya, Pemko sudah siapkan dana APBD untuk membantu iuran komite para pelajar, khusus warga Bukittinggi.

Baca juga: Kemenkumhan Sumbar Musnahkan Ratusan Barang Sitaan Lapas dan Rutan

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, sangat menyayangkan, masih adanya pihak komite sekolah yang melayangkan surat kepada wali murid, terkait pembayaran uang komite itu. Semua proses tengah berjalan dan saat ini hal ini masih tersangkut di Pemerintah Provinsi Sumbar.

"Kami menyayangkan surat yang disampaikan oleh pihak sekolah untuk memungut dan masyarakat kita membayar uang komite. Kita sudah jelas dalam APBD 2022 ini. Sudah disahkan anggaran bantuan keuangan khusus untuk membayar iuran komite sekolah se - Kota Bukittinggi, kita sudah sampaikan ke Kacabdin, " terang Wako Erman saat diwawancarai di Halaman Balaikota Bukittinggi pada Selasa (15/03). Tahapannya, lanjut Wako, karena memang Pemko tidak bisa menyalurkan langsung uang ke SMA karena di bawah kewenangan provinsi.

Baca juga: Mendagri Datangi Sumbar: Presiden Minta Capaian Vaksinasi Daerah Minimal 70 Persen

"Hari ini bolanya ada di provinsi. Kami minta Pemerintah Provinsi Sumbar agar cepat bekerja, karena masyarakat kita butuh. Termasuk beberapa program-program unggulan kita untuk membantu meringankan beban masyarakat, seperti tabungan Utsman, membantu iuran komite, membantu guru guru honor di SMA, semua tersangkut di provinsi. Untuk itu kita minta provinsi mempercepat prosesnya, " tegas Wako.

Wako juga mengimbau, agar para pelajar SMA dan SMK sederajat yang memiliki Kartu Keluarga Bukittinggi, untuk tidak membayarkan uang komite. 

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

"Kita minta seluruh anak-anak SMA se - kota Bukittinggi, jangan bayar uang komite. Karena APBD sudah disiapkan. Kalau memang karena kinerja pemerintah provinsi yang memperlambat proses ini, jangan kemudian menjadi masyarakat yang menanggung beban

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Daftarkan 8 Juta Bidang Tanah Selama 2021

Ditambahkan Wako, ia sangat tidak setuju sekali dan kemarin Wako Erman sudah telepon Ketua Komite

"Kami sangat tidak setuju atas surat yang dilayangkan ke wali murid dan siswa-siswa kami khususnya yang berasal dari kota Bukittinggi, " tutupnya tegas.(IKP Kominfo).

Baca juga: Mendagri Tegur 4 Kepala Daerah Sumbar yang Tak Hadir Rakor Percepatan Vaksin