Pjs. Wako Upayakan Dana Pusat Bantu Bangun Teknologi Pengolahan Sampah Terpadu

Jakarta - Pjs. Wali Kota Bukittinggi upayakan dana pusat untuk bantu pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).

Pertemuan dilakukan dengan Plh. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Bob R. F. Sagala, di kantor Bina Bangda Kemendagri, Jakarta Senin, (30/09).

Baca juga: 159 Gempa Bumi Terjadi Sebulan Terakhir Berpusat di Sekitar Sumbar

Bob Sagala menjelaskan, Kota Bukittinggi sudah pernah mengajukan permohonan bantuan untuk pembangunan TPST. Ini tentu akan lebih prioritas diupayakan untuk realisasinya.

"Teknologi nya tidak disiapkan dari pusat tetapi berdasarkan hasil kajian analisis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, karena disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, " ungkapnya

Baca juga: Gempa Magnitudo 6.2 SR Guncang Pasaman Barat

Ada enam persiapan daerah yang harus dipenuhi. Penyediaan lahan, pematangan lahan, penyusunan FS dan DED, Penyusunan dokumen lingkungan dan izin lingkungan, penyediaan dana operasional prasarana pengelolaan sampah, penganggaran dan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pjs. Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam mengungkapkan, persoalan sampah di Bukittinggi secara bertahap harus diselesaikan. Saat ini Bukittinggi tengah membangun TPST termal dengan sistem pirolisis.

Baca juga: Suaka Margasatwa Arau Ilir, Gubernur Sumbar dan Dirjen KSDAE Tandatangani Perjanjian Kerjasama

"Ini harus segera kita selesaikan. Bagaimana Bukittinggi memiliki TPST yang baik dengan teknologi mumpuni. Ini bisa kita upayakan dengan dana pusat. Kita akan kirim surat untuk kedua kalinya, sebagai bentuk komitmen kita untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kota Bukittinggi, " ujar Hani.

"Ini harus segera kita selesaikan. Bagaimana Bukittinggi memiliki TPST yang baik dengan teknologi mumpuni. Ini bisa kita upayakan dengan dana pusat. Kita akan kirim surat untuk kedua kalinya, sebagai bentuk komitmen kita untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kota Bukittinggi, " ujar Hani.(**).

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKKH)